Pemerintah Desa Rempanga bersama BPD dan unsur masyarakat menyepakati enam pokok hasil musyawarah sebagai dasar penyempurnaan RKP Desa 2027, termasuk penyesuaian program dengan kemampuan keuangan desa.
REMPANGA – Pemerintah Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perwakilan masyarakat menyepakati rancangan prioritas pembangunan tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Rabu (30/9/2026).

Pemerintah Desa Rempanga bersama BPD, unsur pemerintahan kecamatan, pendamping desa, dan perwakilan masyarakat mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka penyepakatan rancangan RKP Desa Tahun 2027 di Balai Pertemuan Umum Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Rabu (30/9/2026).
Musyawarah yang berlangsung di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Rempanga sejak pukul 09.00 WITA tersebut menghasilkan enam kesepakatan sebagai dasar penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2027.
Salah satu kesepakatan utama adalah pelaksanaan kegiatan pembangunan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, skala prioritas, kewenangan desa, serta kemampuan keuangan pemerintah desa.
Selain itu, usulan kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah disepakati untuk disampaikan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah sehingga kebutuhan pembangunan yang tidak dapat ditangani langsung oleh pemerintah desa tetap dapat diusulkan kepada instansi berwenang.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Desa Rempanga Norsari, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan Loa Kulu Robiyandi, Pendamping Desa Ari Mabaroq, serta unsur perangkat desa dan BPD.
Turut hadir perwakilan Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), kelompok masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda.
Musyawarah dipimpin Ketua BPD Rempanga Sulistiadi dengan Hefnie bertugas sebagai notulis. Sementara itu, Robiyandi dan Ari Mabaroq menjadi narasumber dalam pembahasan rancangan pembangunan desa.
Agenda utama pertemuan adalah pembahasan dan penyepakatan rancangan RKP Desa Tahun 2027, yang merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan tahunan pemerintah desa.
Dalam pembahasan tersebut, peserta musyawarah mencermati rancangan kegiatan dan arah prioritas pembangunan yang akan menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan tahun anggaran berikutnya.
Kesepakatan pertama menyatakan bahwa seluruh hasil Musrenbangdes harus dituangkan dalam dokumen hasil musyawarah.
Dokumen tersebut menjadi dasar pencatatan hasil pembahasan dan bahan dalam proses penyusunan serta penyempurnaan rancangan RKP Desa Tahun 2027.
Kesepakatan kedua menekankan perlunya pencermatan ulang terhadap rancangan kegiatan agar sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Penyesuaian tersebut diperlukan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan desa dengan kebijakan pembangunan yang berlaku serta menghindari pengusulan kegiatan yang tidak sesuai dengan kewenangan pemerintah desa.
Kesepakatan ketiga menetapkan bahwa prioritas kegiatan yang telah disepakati dalam musyawarah menjadi bahan penyusunan perencanaan pembangunan desa.
Dengan demikian, hasil pembahasan bersama masyarakat menjadi bagian dari proses penentuan kegiatan yang akan direncanakan dalam RKP Desa 2027.
Selanjutnya, kesepakatan keempat mengatur bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan skala prioritas, kewenangan desa, dan kemampuan keuangan desa.
Pertimbangan tersebut menjadi dasar untuk menentukan kegiatan yang dapat dibiayai melalui anggaran desa sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber pendanaan.
Kesepakatan kelima berkaitan dengan mekanisme pengajuan kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Peserta musyawarah menyepakati bahwa usulan pembangunan yang tidak termasuk kewenangan pemerintah desa akan diteruskan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
Mekanisme itu memberikan jalur pengusulan bagi kebutuhan masyarakat yang memerlukan penanganan pemerintah kabupaten maupun instansi lain sesuai pembagian kewenangan.
Sementara itu, kesepakatan keenam menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pemeliharaan hasil pembangunan.
Partisipasi masyarakat diperlukan agar proses pembangunan tidak hanya berpusat pada penyusunan program, tetapi juga melibatkan warga dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan.
RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
Oleh karena itu, penyepakatan rancangan RKP Desa menjadi salah satu tahapan penting untuk menentukan arah kegiatan pemerintah desa sebelum memasuki proses penyempurnaan dan penetapan dokumen.
Hasil Musrenbangdes tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Kepala Desa Rempanga Norsari, Ketua BPD Rempanga Sulistiadi, serta Asransyah sebagai wakil kelompok masyarakat.

Dengan disepakatinya enam pokok hasil musyawarah tersebut, Pemerintah Desa Rempanga memiliki bahan untuk melanjutkan proses penyempurnaan rancangan RKP Desa Tahun 2027 sesuai mekanisme perencanaan pembangunan desa yang berlaku.
Penulis : Dewi Febriyani K. S.Psi.
Desa Rempanga Situs Resmi Pemerintah Desa Rempanga