Desa Rempanga Situs Resmi Pemerintah Desa Rempanga
REMPANGA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) melaksanakan monitoring dan pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kamis (10/9/2026).
Kunjungan yang berlangsung sekitar pukul 10.00 Wita itu dipimpin Penyuluh Hukum Madya Kanwil Kemenkum Kaltim, Eka Juraidah. Tim diterima langsung oleh Kepala Desa Rempanga Norsari bersama perangkat desa, staf, dan petugas terkait.
Dalam kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum Kaltim memperkenalkan Layanan Virtual Tanya Sapa (Lavirtas) sebagai inovasi layanan konsultasi hukum berbasis teknologi untuk memperkuat pelayanan Posbankum desa dan kelurahan.
Eka Juraidah mengatakan, Kanwil Kemenkum Kaltim terus berupaya memperkuat layanan bantuan hukum bagi masyarakat. Menurut dia, Lavirtas dirancang untuk menjawab tantangan geografis dan keterbatasan biaya yang kerap dihadapi masyarakat, terutama di wilayah pelosok, dalam memperoleh akses keadilan.
Lavirtas berfungsi sebagai layanan konsultasi hukum lanjutan yang menghubungkan masyarakat dengan advokat pada Pemberi Bantuan Hukum (PBH), juru damai desa, maupun penyuluh hukum melalui pertemuan virtual. Layanan ini dapat diakses setelah masyarakat memperoleh pendampingan awal.
“Mekanisme operasional Lavirtas memanfaatkan metode komunikasi tiga jalur yang disingkat 3onC, yaitu Cam, Call, dan Chat. Melalui platform digital ini, masyarakat dapat terhubung secara langsung dengan tenaga bantuan hukum yang kompeten tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kantor PBH,” tegas Eka.
Kepala Desa Rempanga Norsari menyambut baik pengenalan Lavirtas tersebut. Ia menilai layanan itu dapat membantu pelaksanaan Posbankum Desa Rempanga agar lebih efisien dan efektif dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat.
“Kami siap mendukung inovasi Lavirtas dalam peningkatan layanan Posbankum di desa. Ini sangat penting untuk menjamin masyarakat dapat memperoleh hak bantuan hukum sebagaimana dijamin oleh konstitusi,” ujar Norsari.
Norsari juga menyampaikan bahwa Pemerintah Desa Rempanga telah menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Al-Ma’thur. Kerja sama itu sebelumnya ditindaklanjuti melalui kegiatan penyuluhan hukum Posbankum Desa pada 15 Mei 2026.
Kegiatan penyuluhan tersebut dihadiri kepala desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus rukun tetangga (RT), anggota BPD, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), paralegal Posbankum, keluarga sadar hukum, perwakilan warga, serta anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
Selain mengenalkan Lavirtas, Tim Kanwil Kemenkum Kaltim juga mendorong Pemerintah Desa Rempanga mendokumentasikan layanan Posbankum dalam bentuk video. Dokumentasi tersebut terutama diarahkan pada layanan mediasi Posbankum sebagai sarana edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat.
Melalui kegiatan monitoring ini, Kanwil Kemenkum Kaltim mendorong penguatan Posbankum Desa Rempanga agar layanan bantuan hukum dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, cepat, dan berbasis penyelesaian damai.
Penulis : Dewi Febriyani K. S.Psi.
