BPD Akan Bahas Perubahan APB Desa 2026, BHPRD Turun Rp143,62 Juta

REMPANGA – Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) untuk Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan sebesar Rp143.623.100 atau sekitar 35,63 persen. Perubahan tersebut menjadi salah satu dasar bagi Pemerintah Desa (Pemdes) Rempanga untuk menyiapkan pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026.

Menurut Ketua BPD Rempanga, Sulistiadi, alokasi BHPRD Desa Rempanga ditetapkan sebesar Rp403.055.800. Namun, berdasarkan penetapan terbaru, jumlah tersebut berubah menjadi Rp259.432.700.

Perubahan alokasi itu berkaitan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2026.

Penurunan pendapatan dari sumber BHPRD tersebut mengharuskan Pemerintah Desa Rempanga mencermati kembali struktur anggaran yang telah ditetapkan, khususnya kesesuaian antara pendapatan desa dan rencana belanja pada tahun anggaran berjalan.

Sebagai tindak lanjut, Pemdes Rempanga menyiapkan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Rempanga Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rempanga Tahun Anggaran 2026.

Pembahasan rancangan perubahan APB Desa tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka pendapatan, tetapi juga mencakup penelaahan terhadap rencana belanja, kebutuhan pembiayaan, serta kesinambungan program dan kegiatan pemerintahan desa.

Penyesuaian tersebut diperlukan agar penganggaran tetap sesuai dengan kemampuan keuangan desa setelah adanya perubahan pagu definitif pendapatan transfer.

Dalam proses penyusunan perubahan anggaran, Pemdes Rempanga perlu mempertimbangkan berbagai kebutuhan prioritas, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, hingga pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, penelaahan terhadap kegiatan yang telah dianggarkan menjadi bagian penting untuk menentukan langkah penyesuaian yang dapat dilakukan tanpa mengabaikan kewajiban pemerintah desa dan ketentuan penggunaan anggaran.

Rancangan perubahan APB Desa selanjutnya akan dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rempanga melalui mekanisme pembahasan rancangan peraturan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pembahasan tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan rancangan perubahan APB Desa sebelum memasuki tahapan persetujuan bersama dan penetapan.

Dengan adanya perubahan alokasi BHPRD, Pemerintah Desa Rempanga perlu memastikan setiap penyesuaian anggaran didasarkan pada kebutuhan yang terukur, kemampuan keuangan desa, serta prioritas kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. []

Penulis: Fahmi

Check Also

Pemdes Rempanga Fasilitasi Mediasi Keluhan Warga Terkait Usaha Peternakan Ayam

REMPANGA – Pemerintah Desa Rempanga memfasilitasi mediasi permasalahan usaha peternakan ayam di wilayah RT 006 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

© Copyright 2022 Pemerintah Desa Rempanga