Kaltim Perkuat Tata Kelola Keuangan Desa Jelang 2027

Rapat teknis DPMPD Kaltim menyoroti optimalisasi Siskeudes, penguatan pendapatan asli desa, keterlambatan penyaluran ADD, dan pencegahan penyalahgunaan anggaran.

Pemerintah Desa Rempanga turut mengikuti Rapat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini menjadi forum sinkronisasi kebijakan dan penguatan tata kelola keuangan desa dalam menghadapi Tahun Anggaran 2027.

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) menggelar Rapat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2026 dengan fokus pada sinkronisasi kebijakan, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa menjelang Tahun Anggaran 2027.

Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (18/11/2026) tersebut dilaksanakan secara hibrida, dengan pertemuan tatap muka dipusatkan di Aula Desa Mandiri, Kantor DPMPD Provinsi Kaltim, Jalan MT Haryono, Samarinda. Pesertanya meliputi unsur pemerintah kabupaten, kecamatan, kepala desa, perangkat desa, dan operator pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, turut mengikuti kegiatan tersebut melalui rapat dalam jaringan (virtual meeting) via zoom . Staf Urusan Keuangan Desa Rempanga, Dita Allia Meidira, menyampaikan sejumlah pokok pembahasan yang menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan desa ke depan.

Salah satu penekanan utama adalah pentingnya mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, optimalisasi pemanfaatan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) versi 2.0.9 menjadi bagian penting dalam mendukung administrasi, pengawasan, dan pelaporan keuangan desa.

Penggunaan aplikasi tersebut harus disertai ketelitian dalam pencatatan transaksi. Setiap data yang dimasukkan ke dalam Siskeudes wajib mencerminkan dokumen pertanggungjawaban dan kondisi nyata pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Dalam pembahasan turut diingatkan agar pemerintah desa menghindari praktik belanja fiktif, termasuk pencatatan realisasi anggaran sebesar 100 persen ketika barang atau jasa sebenarnya belum dibeli maupun diterima.

Tanggung jawab pengelolaan keuangan juga tidak hanya berada pada pelaksana kegiatan. Bendahara atau Kepala Urusan Keuangan dan operator Siskeudes perlu memahami tanggung jawab masing-masing dalam memastikan ketepatan pencatatan serta mencegah penyimpangan.

Penguatan Pendapatan Asli Desa Jadi Perhatian

Persoalan kemandirian fiskal desa turut mengemuka dalam rapat tersebut. Berdasarkan laporan yang disampaikan Dita, penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi salah satu isu yang dibahas karena hingga Rabu (18/11/2026) masih terdapat persoalan penyaluran yang perlu mendapat perhatian.

Kondisi tersebut mempertegas pentingnya penguatan Pendapatan Asli Desa (PADes) agar pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada transfer pemerintah.

Pengembangan sumber pendapatan desa dinilai tidak harus selalu mengandalkan potensi sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya manusia, pengembangan usaha produktif, dan pengelolaan limbah juga dapat menjadi peluang ekonomi yang dikembangkan sesuai potensi masing-masing desa.

Kerja sama antara pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) turut menjadi perhatian, khususnya dalam mendukung kegiatan ekonomi desa serta penyediaan barang dan jasa sesuai ketentuan pengadaan yang berlaku.

Dalam forum tersebut juga muncul harapan agar pemerintah pusat memperkuat dukungan regulasi yang dapat mendorong kemitraan antara perusahaan dan desa-desa di sekitar wilayah operasionalnya.

Kemitraan tersebut diharapkan membuka peluang pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat desa.

Pelatihan Siskeudes Direncanakan pada 2027

Peningkatan kemampuan aparatur dalam mengoperasikan Siskeudes menjadi persoalan lain yang dibahas. Salah satu masukan berasal dari wilayah Talisayan, Kabupaten Berau, mengenai keterbatasan pemahaman penggunaan aplikasi akibat belum terselenggaranya pelatihan.

Rencana bimbingan teknis Siskeudes pada 2026 dilaporkan belum dapat terlaksana akibat kebijakan efisiensi anggaran.

Sebagai tindak lanjut, pelatihan direncanakan kembali pada 2027 melalui mekanisme daring dengan melibatkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dalam pembahasan juga dijelaskan kemungkinan pengaturan akses Siskeudes bagi sejumlah aparatur desa sesuai kewenangan dan kebutuhan pekerjaan, antara lain Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan, Sekretaris Desa, dan Kepala Desa.

Sementara itu, ketentuan teknis penyaluran ADD yang berkaitan dengan penghasilan tetap aparatur desa pada Tahun Anggaran 2027, termasuk pembahasan komponen 10 persen, dilaporkan masih dalam proses penyusunan.

Rapat teknis tersebut menghadirkan materi mengenai kebijakan pembinaan dan pengawasan keuangan desa oleh DPMPD Kaltim, kebijakan pengelolaan keuangan desa tahun 2027 oleh Kementerian Dalam Negeri, optimalisasi Siskeudes oleh BPKP, serta pencegahan penyalahgunaan keuangan desa melalui program Jaga Desa oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Melalui kegiatan ini, pemerintah desa diharapkan semakin siap menghadapi perubahan kebijakan Tahun Anggaran 2027, meningkatkan kualitas pelaporan, memperkuat pengendalian internal, dan mengembangkan sumber pendapatan desa yang berkelanjutan.

Demikian sejumlah hasil pembahasan rapat teknis sebagaimana dilaporkan Dita Allia Meidira, staf urusan keuangan yang mewakili Pemerintah Desa Rempanga. []

Penulis: Dita Allia Meidira, S.K.M

Berikut merupakan empat materi Rapat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur. Setiap dokumen dapat dibaca langsung, dibuka pada halaman baru, atau diunduh.

MATERI 01
Arah Kebijakan Pemerintah dalam Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa

MATERI 02
Peran Kejaksaan dalam Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa

MATERI 03
Peran Siskeudes dalam Pengawasan Keuangan Desa

MATERI 04
Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

PEMERINTAH DESA REMPANGA
Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
Provinsi Kalimantan Timur

Periksa juga

Kepala Desa Rempanga Hadiri Reses Ahmad Yani di Loa Kulu

LOA KULU – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

© Copyright 2022 Pemerintah Desa Rempanga