Menyibak Sejarah Terbentuknya Desa Rempanga

Sejarah Desa Rempanga tidak dapat dipisahkan dari perjalanan pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Meski dokumen resmi pembentukannya belum ditemukan, sejumlah arsip pertanahan dari 1957 hingga 1975 dan penelitian sejarah pemerintah memberikan petunjuk mengenai perubahan Rempanga dari sebuah dusun di bawah Kampung Loa Kulu menjadi desa yang memiliki pemerintahan sendiri.

SEBUAH dokumen pertanahan bertahun 1963 menyimpan salah satu petunjuk penting mengenai sejarah terbentuknya Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Di dalam dokumen tersebut tercantum nama Mat Jasa dengan jabatan Wakil Petinggi Kampung Rempanga, menjadi bukti bahwa pada awal dekade 1960-an, Rempanga telah memiliki perangkat pemerintahan kampung tersendiri.

Temuan itu membuka jalan untuk menelusuri asal-usul Desa Rempanga yang hingga kini masih menyisakan pertanyaan mendasar: kapan tepatnya desa tersebut dibentuk dan apa dasar hukum pembentukannya?

Dalam penelusuran arsip yang disampaikan Pemerintah Desa Rempanga, belum ditemukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, ataupun Keputusan Bupati yang secara khusus menetapkan pembentukan Desa Rempanga. Dokumen yang menyatakan tanggal, bulan, dan tahun kelahirannya sebagai satu kesatuan wilayah pemerintahan juga belum teridentifikasi.

Ketidaklengkapan dokumen pembentukan itu menjadikan arsip administrasi pertanahan sebagai salah satu sumber penting untuk merekonstruksi sejarah awal desa. Surat-surat tanah yang diterbitkan atau diregistrasi pejabat pemerintahan kampung pada masa lalu dapat memberikan petunjuk mengenai keberadaan wilayah, pejabat yang berwenang, dan perubahan struktur pemerintahan.

Dari sejumlah dokumen yang ditemukan, sejarah pembentukan Desa Rempanga diperkirakan berlangsung antara 1960 dan 1963. Periode tersebut berdekatan dengan perubahan besar dalam sistem pemerintahan di Kalimantan Timur, ketika Daerah Istimewa Kutai dibubarkan dan wilayah bekas pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ditata dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia.

Namun, hubungan waktu tersebut masih merupakan dugaan sejarah yang perlu dibuktikan. Perubahan status Kabupaten Kutai pada 1960 belum dengan sendirinya membuktikan bahwa Desa Rempanga dibentuk berdasarkan keputusan yang sama.

SEBELUM MENJADI DESA

Jauh sebelum dikenal sebagai desa yang berdiri sendiri, Rempanga merupakan bagian dari wilayah pemerintahan Kampung Loa Kulu, yang kini dikenal sebagai Desa Loa Kulu Kota.

Pada masa pemerintahan swapraja, wilayah Rempanga masih berkedudukan sebagai dusun di bawah Kampung Loa Kulu. Pemerintahan kampung tersebut dipimpin Muhammad Katung, seorang tokoh yang bergelar Panglima Djaja.

Keberadaan Muhammad Katung sebagai pejabat pemerintahan Kampung Loa Kulu dapat ditelusuri melalui dokumen administrasi pertanahan yang tersimpan dalam arsip sejarah Desa Rempanga.

Setidaknya terdapat surat tanah bertahun 1957 dan 1959 yang diregistrasi oleh Panglima Djaja. Dokumen-dokumen tersebut merupakan bukti bahwa sebelum perubahan pemerintahan Kutai pada 1960, wilayah Rempanga telah dikenal dalam sistem administrasi pertanahan Kampung Loa Kulu.

Dokumen tersebut juga menunjukkan bahwa pengurusan tanah di wilayah Rempanga pada masa itu masih berkaitan dengan kewenangan pemerintahan kampung induknya.

Temuan ini penting karena memberikan titik pijak dalam penyusunan kronologi sejarah. Pada 1957 dan 1959, Rempanga masih tercatat sebagai bagian dari Kampung Loa Kulu. Sementara itu, dokumen dari 1963 menunjukkan munculnya pejabat dengan sebutan Wakil Petinggi Kampung Rempanga.

Perubahan penyebutan wilayah dan pejabat itulah yang menjadi salah satu petunjuk adanya peralihan kedudukan administratif Rempanga.

JEJAK TAHUN 1980-AN

Petunjuk yang memperkuat asal-usul Rempanga ternyata tidak hanya terdapat dalam arsip pertanahan milik desa.

Penelusuran terhadap publikasi pemerintah menemukan sebuah buku berjudul Sejarah Pengaruh Pelita terhadap Masyarakat Pedesaan di Kalimantan Timur, hasil penelitian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 1981/1982, yang diterbitkan pada 1984. Penelitian tersebut secara khusus memasukkan Rempanga sebagai salah satu desa yang dikaji.

Dalam uraian mengenai struktur pemerintahan, peneliti mencatat bahwa sekitar 1925 wilayah yang kemudian dikenal sebagai Desa Rempanga masih berada di bawah Kampung Loa Kulu, dalam lingkungan Distrik Tenggarong. Publikasi tersebut juga secara tegas menyatakan bahwa Rempanga semula berada di bawah Kampung Loa Kulu, kemudian mengalami pemekaran dan berdiri sebagai desa tersendiri.

Keterangan itu menjadi penemuan penting dalam merekonstruksi sejarah Desa Rempanga. Penelitian pemerintah tersebut memberikan konfirmasi tertulis bahwa Rempanga memang merupakan wilayah hasil pemekaran Kampung Loa Kulu.

Meski demikian, publikasi tersebut tidak mencantumkan tanggal maupun nomor keputusan pembentukan Desa Rempanga. Dengan demikian, keberadaan dan proses pemekarannya memperoleh dukungan sumber tertulis, tetapi tahun penetapan resminya masih perlu ditelusuri.

Buku yang sama menjelaskan bahwa perkembangan Loa Kulu juga dipengaruhi kegiatan pertambangan batu bara yang telah berlangsung sejak awal abad ke-20. Kehadiran perusahaan pertambangan dan para pekerja dari berbagai daerah turut membentuk dinamika permukiman di sekitar Loa Kulu, termasuk wilayah Rempanga.

Letak Rempanga yang berada pada jalur penghubung Loa Kulu dan Tenggarong juga memberikan peranan ekonomi bagi masyarakatnya. Hasil pertanian dan peternakan penduduk dipasarkan ke kedua pusat kegiatan tersebut.

REKONSTRUKSI PEMBENTUKAN

Untuk memahami bagaimana Rempanga dapat berkembang dari dusun menjadi desa, perlu menelusuri perubahan pemerintahan Kutai setelah Indonesia merdeka.

Pada 1947, Kesultanan Kutai Kartanegara berada dalam struktur Daerah Swapraja Kutai yang menjadi bagian Federasi Kalimantan Timur.

Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949, struktur pemerintahan di wilayah Kutai mengalami penyesuaian seiring perubahan ketatanegaraan Indonesia.

Melalui Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, wilayah bekas Swapraja Kutai kemudian memperoleh kedudukan sebagai Daerah Istimewa Kutai.

Perubahan besar berikutnya terjadi setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menjadi dasar penataan daerah tingkat II di Kalimantan, termasuk pembentukan Kabupaten Kutai, Kotapraja Samarinda, dan Kotapraja Balikpapan dari wilayah Daerah Istimewa Kutai.

Puncaknya terjadi pada 21 Januari 1960. Sultan Aji Muhammad Parikesit menyerahkan pemerintahan Daerah Istimewa Kutai kepada tiga kepala daerah yang baru.

Penyerahan pemerintahan berlangsung di Tenggarong, sekaligus menandai berakhirnya kedudukan Sultan sebagai kepala pemerintahan daerah.

Peristiwa tersebut tercatat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 1 Tahun 1997 tentang Hari Jadi Kutai. Pasal 3 peraturan tersebut menetapkan 21 Januari 1960 sebagai tanggal terbentuknya Daerah Tingkat II Kutai secara hukum dan dalam kenyataan pemerintahan.

Bagi Rempanga, peristiwa tersebut memberikan konteks yang penting. Perubahan struktur pemerintahan dari swapraja dan daerah istimewa menuju kabupaten membuka kemungkinan terjadinya penyesuaian kedudukan wilayah-wilayah kampung di bawah pemerintahan yang baru.

Berdasarkan rentang dokumen pertanahan tahun 1959 dan 1963, terdapat dugaan bahwa perubahan kedudukan Rempanga dari bagian Kampung Loa Kulu menjadi kampung atau desa tersendiri terjadi pada masa peralihan pemerintahan tersebut.

Akan tetapi, hingga ditemukannya dokumen penetapan atau arsip pemerintahan yang lebih lengkap, tahun 1960 belum dapat dinyatakan sebagai tahun resmi pembentukan Desa Rempanga.

JEJAK KEPALA PEMERINTAHAN PERTAMA

Nama Mat Jasa menjadi salah satu tokoh penting dalam penelusuran sejarah awal pemerintahan Desa Rempanga. Dalam dokumen administrasi pertanahan bertahun 1963, Mat Jasa tercatat sebagai Wakil Petinggi Kampung Rempanga.

Penyebutan jabatan tersebut memiliki makna sejarah tersendiri. Berbeda dengan dokumen pertanahan tahun 1957 dan 1959 yang diregistrasi oleh Muhammad Katung, bergelar Panglima Djaja, selaku pemimpin Kampung Loa Kulu, dokumen tahun 1963 telah mencantumkan pejabat pemerintahan Kampung Rempanga.

Temuan tersebut menjadi salah satu petunjuk penting bahwa setidaknya pada 1963, Rempanga telah dikenal sebagai satuan pemerintahan kampung yang memiliki pejabat administratif sendiri, setelah sebelumnya merupakan bagian dari Kampung Loa Kulu.

Namun, kedudukan Mat Jasa sebagai Wakil Petinggi Kampung perlu dipahami dalam konteks struktur pemerintahan pada masa itu. Jabatan tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa Mat Jasa merupakan kepala kampung definitif atau kepala desa pertama.

Dalam sistem pemerintahan kampung yang berkembang di wilayah Kutai, istilah petinggi digunakan untuk menyebut pemimpin pemerintahan kampung. Sementara itu, pejabat yang membantu penyelenggaraan pemerintahan dikenal dengan sejumlah sebutan lokal, termasuk pembakal.

Dengan demikian, terdapat kemungkinan bahwa Mat Jasa menjalankan fungsi kepemimpinan sementara atau membantu penyelenggaraan pemerintahan pada masa peralihan Rempanga dari wilayah dusun menjadi kampung yang berdiri sendiri. Kendati demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui dokumen pengangkatan maupun arsip pemerintahan lainnya.

Keterangan berbeda diperoleh dari penuturan tokoh masyarakat yang hidup pada masa awal pembentukan Desa Rempanga dan masih dapat memberikan kesaksian. Menurut penuturan mereka, Usman merupakan kepala kampung pertama yang memimpin Rempanga secara definitif, bukan Mat Jasa.

Meski demikian, keterangan lisan tersebut belum dapat memastikan kapan Usman mulai menjabat. Berdasarkan dokumen administrasi pertanahan yang ditemukan, keberadaan Usman sebagai pejabat pemerintahan Rempanga baru dapat ditelusuri secara tertulis pada 1972. Sejumlah dokumen pertanahan berikutnya, hingga 1975, juga mencantumkan tanda tangannya.

Dengan mempertimbangkan keterangan para tokoh masyarakat dan bukti tertulis yang tersedia, kepemimpinan Usman diperkirakan telah berlangsung pada awal dekade 1970-an. Adapun mengenai siapa yang memegang jabatan kepala kampung definitif antara 1963 dan awal 1970-an masih menjadi bagian dari sejarah yang memerlukan penelusuran lebih lanjut.

Dalam rekonstruksi sejarah tersebut, Mat Jasa tetap memiliki kedudukan penting sebagai salah seorang pejabat pemerintahan paling awal yang namanya dapat diidentifikasi melalui dokumen tertulis setelah Rempanga mulai memiliki administrasi kampung sendiri.

Selain tercatat dalam arsip pertanahan, Mat Jasa juga memiliki hubungan keluarga dengan salah seorang kepala desa pada masa berikutnya. Putranya, Amran, kemudian menjabat sebagai Kepala Desa Rempanga.

Hubungan tersebut memperlihatkan kesinambungan peranan sejumlah tokoh dan keluarga dalam perkembangan pemerintahan serta kehidupan sosial masyarakat Rempanga dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dengan demikian, sejarah awal kepemimpinan Desa Rempanga perlu dibedakan antara Mat Jasa sebagai Wakil Petinggi Kampung yang tercatat dalam dokumen tahun 1963 dan Usman sebagai kepala kampung pertama menurut kesaksian lisan tokoh masyarakat, yang keberadaan kepemimpinannya didukung dokumen pertanahan sejak 1972.

Perbedaan kedua sumber tersebut bukan merupakan pertentangan yang harus dipaksakan menjadi satu kesimpulan, melainkan bagian dari proses penelitian sejarah untuk menemukan susunan kepemimpinan Desa Rempanga secara lebih lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

USMAN DAN AWAL PEMERINTAHAN DESA

Nama Usman memiliki kedudukan penting dalam sejarah awal pemerintahan Desa Rempanga. Berdasarkan penuturan sejumlah tokoh masyarakat yang hidup pada masa tersebut, Usman dikenal sebagai kepala kampung pertama yang memimpin Rempanga secara definitif setelah wilayah itu memisahkan diri dari Kampung Loa Kulu.

Meski demikian, tahun pengangkatan Usman sebagai kepala kampung belum dapat dipastikan karena dokumen keputusan pengangkatannya belum ditemukan. Bukti tertulis yang tersedia baru menunjukkan keberadaannya dalam administrasi pemerintahan Desa Rempanga pada awal dekade 1970-an.

Sejumlah dokumen administrasi pertanahan bertahun 1972 hingga 1974 memuat tanda tangan Usman sebagai pejabat pemerintahan setempat. Dokumen-dokumen tersebut menjadi bukti penting mengenai keberlangsungan administrasi pemerintahan Desa Rempanga, sekaligus memperkuat keterangan lisan masyarakat mengenai peranan Usman dalam kepemimpinan desa.

Berbeda dengan Mat Jasa yang tercatat sebagai Wakil Petinggi Kampung Rempanga dalam dokumen tahun 1963, Usman disebut sebagai kepala kampung pertama berdasarkan ingatan dan kesaksian para tokoh masyarakat. Namun, belum diketahui secara pasti bagaimana proses peralihan kepemimpinan pada rentang 1963 hingga awal 1970-an.

Pada masa kepemimpinan Usman, perkembangan wilayah Rempanga berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan program transmigrasi nasional.

Salah satu peristiwa penting terjadi pada 1972, ketika sebagian wilayah yang saat itu secara administratif merupakan bagian dari Desa Rempanga menjadi lokasi penempatan peserta program Transmigrasi Umum.

Kawasan penempatan transmigran tersebut kemudian berkembang menjadi permukiman yang dikenal sebagai Bukit Biru, yang kini berstatus kelurahan dalam wilayah Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pelaksanaan transmigrasi membawa perubahan terhadap perkembangan wilayah Rempanga. Penempatan penduduk dari luar daerah, pembukaan lahan pertanian, dan pembangunan kawasan permukiman baru turut memengaruhi struktur sosial, kegiatan ekonomi, serta pemanfaatan tanah di wilayah tersebut.

Program transmigrasi pada 1972 itu berlangsung dalam periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (Pelita I), yakni 1969–1974. Keterangan mengenai perkembangan Bukit Biru sebagai kawasan transmigrasi pada periode tersebut juga ditemukan dalam penelitian mengenai sejarah permukiman transmigrasi di wilayah itu.

Keberadaan dokumen pertanahan yang ditandatangani Usman sepanjang 1972–1974 menjadi petunjuk penting bahwa administrasi tanah merupakan bagian dari kegiatan pemerintahan Desa Rempanga pada masa berlangsungnya pembangunan kawasan transmigrasi.

Dokumen-dokumen tersebut juga dapat menjadi bahan penelitian untuk menelusuri cakupan wilayah administratif Desa Rempanga pada masa lalu, khususnya hubungan historisnya dengan kawasan Bukit Biru yang kemudian berkembang menjadi wilayah pemerintahan tersendiri.

Namun, perlu dibedakan antara sejarah penempatan transmigran pada 1972 dan sejarah pembentukan Kelurahan Bukit Biru. Keduanya tidak serta-merta berlangsung pada waktu yang sama. Penetapan Bukit Biru sebagai wilayah pemerintahan tersendiri masih memerlukan pembuktian melalui dokumen pemekaran, keputusan pejabat berwenang, atau peraturan pembentukan wilayah.

Dengan demikian, periode kepemimpinan Usman tidak hanya menjadi bagian penting dalam penelusuran sejarah kepala kampung pertama Desa Rempanga, tetapi juga berkaitan dengan perubahan penggunaan tanah dan perkembangan permukiman pada awal 1970-an.

Kesaksian tokoh masyarakat mengenai kedudukan Usman sebagai kepala kampung pertama, didukung keberadaan dokumen pertanahan sejak 1972, menjadi landasan awal untuk merekonstruksi sejarah kepemimpinan Desa Rempanga. Sementara itu, sejarah pembentukan kawasan transmigrasi Bukit Biru memperlihatkan bahwa cakupan wilayah dan perkembangan pemerintahan Rempanga pada masa lalu memiliki keterkaitan dengan perubahan administrasi wilayah di sekitarnya.

BELUM PUNYA PETA DESA DEFINITIF

Persoalan sejarah pembentukan Desa Rempanga tidak hanya berkaitan dengan belum ditemukannya dokumen pendirian. Hingga kini, berdasarkan informasi administrasi desa, peta batas wilayah Rempanga juga belum memperoleh penetapan definitif melalui produk hukum yang diperlukan.

Peta wilayah yang digunakan masih bersifat indikatif, dengan memperhatikan peta dan batas administratif desa atau kelurahan yang berbatasan.

Kondisi ini memperlihatkan adanya dua persoalan yang saling berkaitan, tetapi harus dibedakan, yakni belum lengkapnya dokumentasi hukum pembentukan desa dan belum tuntasnya penetapan serta penegasan batas wilayahnya.

Dalam perspektif sejarah, kekosongan arsip pembentukan tidak berarti Desa Rempanga tidak memiliki sejarah pemerintahan. Keberadaannya dapat ditelusuri melalui dokumen pertanahan, catatan pejabat pemerintahan, dan penelitian sejarah.

Namun, dalam perspektif administrasi pemerintahan, penelusuran tersebut tetap perlu dilengkapi dengan dokumen hukum dan peta yang memiliki kedudukan resmi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa mengatur bahwa proses penetapan batas desa memerlukan penelitian dokumen yuridis, dokumen historis, serta bukti-bukti lain yang berkaitan dengan batas wilayah.

Peraturan tersebut juga mengatur pengesahan batas desa melalui peraturan bupati atau wali kota yang memuat peta dan titik koordinat batas.

Dengan demikian, arsip surat tanah tahun 1957, 1959, 1963, serta dokumen periode 1972–1974 bukan sekadar catatan lama. Seluruhnya memiliki nilai penting sebagai bahan penelusuran sejarah dan dapat menjadi dokumen pendukung dalam proses penelitian batas desa, sepanjang relevansi lokasi dan kekuatan pembuktiannya dapat diverifikasi.

Penelusuran terhadap sejarah pemekaran wilayah juga menjadi penting, terutama untuk memahami hubungan administratif Rempanga dengan Kampung Loa Kulu pada masa lalu serta perkembangan wilayah yang kemudian menjadi Kelurahan Bukit Biru.

JEJAK SEJARAH DALAM SURAT TANAH

Sejarah suatu desa tidak selalu diwariskan melalui prasasti, monumen, atau keputusan pembentukan yang tersimpan rapi dalam arsip pemerintahan.

Ada kalanya sejarah justru dapat ditelusuri melalui dokumen yang semula dibuat untuk keperluan sehari-hari, seperti surat keterangan tanah, pencatatan pemilikan lahan, tanda tangan pejabat kampung, dan administrasi pelayanan masyarakat.

Hal itulah yang terlihat dalam penelusuran asal-usul Desa Rempanga.

Surat tanah tahun 1957 dan 1959 memberikan petunjuk mengenai kedudukan Rempanga sebagai bagian Kampung Loa Kulu di bawah kepemimpinan Muhammad Katung atau Panglima Djaja.

Dokumen tahun 1963 memperlihatkan munculnya Mat Jasa sebagai Wakil Petinggi Kampung Rempanga.

Sementara itu, dokumen tahun 1972 hingga 1974 menunjukkan keberadaan Usman dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan desa.

Rangkaian dokumen tersebut belum dapat menjawab seluruh pertanyaan mengenai pembentukan Desa Rempanga. Namun, keberadaannya membentuk kerangka kronologi yang dapat diuji dan dikembangkan melalui penelitian sejarah lebih lanjut.

Keterangan dalam penelitian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang diterbitkan pada 1984 semakin memperkuat kerangka tersebut. Publikasi itu memastikan bahwa Rempanga memang berasal dari wilayah Kampung Loa Kulu dan kemudian mengalami pemekaran menjadi desa tersendiri.

Dengan menggabungkan arsip pertanahan dan literatur sejarah pemerintahan, dapat disusun dugaan bahwa pembentukan Desa Rempanga berlangsung dalam rentang perubahan tata pemerintahan Kutai pada awal dekade 1960-an. Namun, kesimpulan mengenai tahun resmi pembentukannya harus menunggu bukti yang lebih menentukan.

MENERKA HARI LAHIR DESA

Lebih dari enam dasawarsa setelah Rempanga memiliki pemerintahan tersendiri, penelusuran sejarah pembentukannya masih menyisakan pekerjaan yang belum selesai.

Tahun 1960 dapat menjadi titik awal penelitian, karena pada masa itulah terjadi perubahan mendasar dalam struktur pemerintahan wilayah bekas Daerah Istimewa Kutai.

Tahun 1963 menjadi batas waktu penting karena dokumen pertanahan yang ditemukan telah mencantumkan pejabat Kampung Rempanga.

Di antara kedua tahun tersebut, diduga berlangsung proses perubahan kedudukan Rempanga dari wilayah di bawah Kampung Loa Kulu menjadi kampung atau desa yang memiliki pemerintahan sendiri.

Apabila kelak ditemukan keputusan pembentukan, berita acara pemekaran, arsip pemerintahan kecamatan, atau dokumen lain yang menunjukkan tanggal pendirian secara resmi, sejarah Desa Rempanga dapat disusun dengan kepastian yang lebih kuat.

Sementara itu, dokumen yang telah ditemukan perlu dipelihara sebagai bagian dari arsip sejarah desa.

Sebab, surat-surat tanah yang dahulu dibuat untuk mencatat penguasaan dan pemanfaatan lahan ternyata juga menyimpan jejak perjalanan pemerintahan.

Nama Panglima Djaja, Mat Jasa, dan Usman menjadi penghubung antara sejarah Rempanga sebagai bagian dari Kampung Loa Kulu dengan perkembangan pemerintahan desa pada masa berikutnya.

Sejarah Desa Rempanga mungkin belum memiliki tanggal kelahiran yang dapat dipastikan. Namun, jejak keberadaannya telah tercatat dalam dokumen yang melintasi pergantian zaman, dari masa swapraja hingga terbentuknya pemerintahan daerah modern.

Menelusuri sejarah itu bukan sekadar mencari tanggal untuk diperingati sebagai hari jadi desa, melainkan upaya mengenali asal-usul wilayah, menghargai peranan para pendahulu, dan memastikan warisan administrasi pemerintahan tidak hilang dari ingatan generasi berikutnya.

LINI MASA SEJARAH DESA REMPANGA

  1. Sekitar 1925 — Rempanga di bawah Kampung Loa Kulu

Tercatat secara retrospektif dalam penelitian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang diterbitkan pada 1984.

  1. 1957–1959 — Masa Panglima Djaja

    Dokumen pertanahan wilayah Rempanga diregistrasi Muhammad Katung, bergelar Panglima Djaja, yang memimpin Kampung Loa Kulu.

  2. 21 Januari 1960 — Berakhirnya Daerah Istimewa Kutai

    Penyerahan pemerintahan Sultan Aji Muhammad Parikesit dan terbentuknya pemerintahan Kabupaten Kutai.

  3. 1960–1963 — Perkiraan masa pembentukan Rempanga

    Rentang dugaan perubahan dari bagian Kampung Loa Kulu menjadi satuan pemerintahan tersendiri; belum terbukti sebagai tanggal pembentukan resmi.

  4. 1963 — Jejak Mat Jasa

    Dokumen tanah mencantumkan Mat Jasa sebagai Wakil Petinggi Kampung Rempanga.

  5. Sekitar 1970 — Perkiraan awal kepemimpinan Usman

    Peralihan kepemimpinan yang masih memerlukan bukti dokumen pengangkatan.

  6. 1972 — Penempatan transmigrasi

    Program Transmigrasi Umum menjangkau wilayah yang kemudian berkembang menjadi Kelurahan Bukit Biru.

  7. 1972–1974 — Dokumen masa Usman

    Sejumlah arsip pertanahan mencatat tanda tangan Usman dalam administrasi wilayah Desa Rempanga.

  8. 1984 — Sejarah Rempanga masuk publikasi pemerintah

    Penelitian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mendokumentasikan bahwa Rempanga berasal dari Kampung Loa Kulu dan kemudian dimekarkan menjadi desa.

Penulis: Tim Redaksi

Periksa juga

RT Bukan Sekadar Gotong Royong

Rukun Tetangga (RT) merupakan lembaga kemasyarakatan yang memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan pemerintahan desa. Keberadaannya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

© Copyright 2022 Pemerintah Desa Rempanga