Dari pemerintahan kampung pada masa swapraja hingga penyelenggaraan pemerintahan desa modern, Rempanga telah melewati berbagai pergantian kepemimpinan. Arsip pertanahan, kesaksian para tokoh masyarakat, dan keputusan pengangkatan kepala desa menjadi sumber penting untuk merekonstruksi perjalanan tersebut, termasuk dinamika politik pemerintahan dan pembangunan desa.
NAMA-nama pemimpin Desa Rempanga tidak seluruhnya ditemukan dalam dokumen pengangkatan kepala desa. Sebagian justru tersimpan dalam lembaran surat tanah berusia puluhan tahun, yang memuat tanda tangan pejabat kampung sebagai bagian dari administrasi pertanahan pada masa lalu.
Dokumen-dokumen tersebut menjadi petunjuk penting untuk menelusuri sejarah kepemimpinan Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sejak masih menjadi dusun di bawah Kampung Loa Kulu hingga berkembang menjadi desa dengan sistem pemerintahan modern.
Penelitian terhadap arsip pertanahan memperlihatkan sejumlah nama yang pernah memegang peranan dalam pemerintahan Rempanga, antara lain Muhammad Katung yang bergelar Panglima Djaya, Mat Jasa, Usman, Syahlul Ukel, Asmarahadi Ali, dan Amran.
Pada periode berikutnya, sejarah pemerintahan desa juga mencatat nama Awang Rusli, Gatot Winoto, Arbaen, Sarpidi Ali, Bambang Sumoyo, hingga Norsari yang memimpin Desa Rempanga saat ini.
Namun, tidak semua periode kepemimpinan tersebut telah memiliki bukti administratif yang lengkap. Untuk periode sebelum tersedianya arsip keputusan pengangkatan, rekonstruksi sejarah masih mengandalkan dokumen pertanahan dan keterangan para tokoh masyarakat yang mengetahui peristiwa pada zamannya.
Sementara itu, arsip Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepala desa telah tersedia untuk periode mulai 2008, sehingga sejarah kepemimpinan pada masa tersebut memiliki landasan administratif yang lebih kuat.
DARI DUSUN DI WILAYAH SWAPRAJA
Sebelum 1960, Rempanga masih merupakan sebuah dusun yang berada di bawah pemerintahan Kampung Loa Kulu, yang kini dikenal sebagai Kelurahan Loa Kulu Kota.
Berdasarkan penuturan para tokoh masyarakat, wilayah Dusun Rempanga pada masa itu jauh lebih luas dibandingkan cakupan administratif Desa Rempanga sekarang.
Di sebelah barat, wilayahnya disebut mencakup kawasan yang kini menjadi Kelurahan Jahab. Di sebelah timur, wilayah tersebut menjangkau daerah yang sekarang termasuk Desa Jongkang. Sementara di bagian utara, cakupannya disebut mencapai kawasan yang kini menjadi kompleks Kantor Bupati Kutai Kartanegara.
Adapun di sebelah selatan, wilayahnya berbatasan dengan kawasan perbukitan yang dikenal masyarakat sebagai Gunung Saga dan Gunung Belunjing. Meskipun disebut gunung, kedua kawasan tersebut secara bentang alam merupakan perbukitan.
Gambaran luas wilayah tersebut bersumber dari sejarah lisan masyarakat dan belum dapat dipastikan sebagai batas administratif resmi. Terlebih, dokumen penetapan batas wilayah Rempanga pada masa pemerintahan swapraja belum ditemukan.
Dalam sistem pemerintahan kampung ketika itu, Rempanga masih berada di bawah kepemimpinan Petinggi Kampung Loa Kulu, Muhammad Katung, yang bergelar Panglima Djaya.

Keberadaan Muhammad Ibrahim Katung sebagai pemimpin Kampung Loa Kulu tercatat dalam sejumlah arsip pertanahan lama. Dokumen yang berhasil diidentifikasi antara lain berasal dari 1949 dan 1957, serta dokumen tahun 1959 yang menunjukkan hubungan administratif wilayah Rempanga dengan kampung induknya.
Surat-surat tanah tersebut memberikan gambaran bahwa pada akhir 1940-an hingga menjelang 1960, pengurusan administrasi pertanahan di Rempanga masih berada dalam lingkungan kewenangan pemerintahan Kampung Loa Kulu.
Selain mencatat pejabat pemerintahan, sebagian dokumen lama juga memuat keterangan mengenai pembukaan dan penguasaan tanah oleh penduduk yang berasal dari berbagai tempat.
Terdapat pula cerita mengenai kedatangan orang-orang yang berpindah ke wilayah Rempanga ketika berlangsung pergolakan politik nasional pada masa pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI). Namun, hubungan antara perpindahan penduduk tersebut dan aktivitas politik PKI belum dapat dipastikan hanya berdasarkan dokumen pembukaan tanah.
Karena itu, catatan mengenai asal-usul para pembuka lahan masih memerlukan penelitian lebih lanjut agar tidak menimbulkan kesimpulan historis yang keliru.
PERUBAHAN PEMERINTAHAN KUTAI
Sejarah munculnya pemerintahan Desa Rempanga tidak dapat dilepaskan dari perubahan tata pemerintahan Kutai pada pertengahan abad ke-20.
Pada 1959, pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang menjadi dasar penataan daerah tingkat II di Kalimantan, termasuk penghapusan status Daerah Istimewa Kutai.
Wilayah Daerah Istimewa Kutai kemudian ditata menjadi tiga daerah, yakni Kabupaten Kutai, Kotapraja Samarinda, dan Kotapraja Balikpapan.
Perubahan tersebut mencapai tahap penting pada 21 Januari 1960, ketika Sultan Aji Muhammad Parikesit menyerahkan pemerintahan kepada para kepala daerah yang baru. Peristiwa itu menandai berakhirnya kekuasaan pemerintahan kesultanan dalam struktur Daerah Istimewa Kutai.
Dalam konteks perubahan pemerintahan tersebut, diduga terjadi pula penataan wilayah kampung yang sebelumnya berada di bawah sistem swapraja.
Rempanga diperkirakan mulai berkembang menjadi satuan pemerintahan tersendiri antara 1960 dan 1963. Dugaan ini didasarkan pada perubahan keterangan dalam arsip pertanahan, yang sebelum 1960 masih menghubungkan Rempanga dengan Kampung Loa Kulu, sedangkan pada 1963 telah mencantumkan pejabat Kampung Rempanga.
Meski demikian, hingga kini belum ditemukan keputusan pembentukan yang dapat memastikan tanggal dan tahun Rempanga secara resmi menjadi desa tersendiri.
MAT JASA DAN JEJAK PEMERINTAHAN TAHUN 1963
Nama Mat Jasa tercatat dalam dokumen administrasi pertanahan tahun 1963 dengan jabatan Wakil Petinggi Kampung Rempanga.
Catatan tersebut menjadi salah satu bukti tertulis paling awal mengenai keberadaan perangkat pemerintahan yang secara khusus menggunakan nama Kampung Rempanga.
Namun, kedudukan Mat Jasa sebagai Wakil Petinggi belum dapat disamakan dengan kepala kampung definitif. Ada kemungkinan ia menjalankan fungsi pembantu kepala kampung atau kepemimpinan sementara pada masa peralihan pemerintahan.
Belum ditemukan dokumen pengangkatan yang menjelaskan secara pasti kedudukannya maupun rentang masa jabatannya.
Mat Jasa juga memiliki hubungan keluarga dengan salah seorang kepala desa pada periode berikutnya. Putranya, Amran, kemudian tercatat pernah memimpin Desa Rempanga pada dekade 1990-an.
Keberadaan nama Mat Jasa dalam dokumen tahun 1963 tetap memiliki nilai sejarah penting karena menjadi salah satu petunjuk mengenai terbentuknya administrasi pemerintahan Rempanga setelah masa ketergantungannya kepada Kampung Loa Kulu.
USMAN, KEPALA KAMPUNG PERTAMA
Berdasarkan penuturan para tokoh masyarakat yang mengetahui sejarah awal desa, Usman dikenal sebagai kepala kampung pertama yang memimpin Rempanga secara definitif.

Usman diperkirakan mulai menjalankan kepemimpinan pada awal dekade 1970-an. Namun, tahun pengangkatannya belum dapat dipastikan karena keputusan pengangkatan maupun dokumen penetapan masa jabatan belum ditemukan.
Keberadaan Usman sebagai pejabat pemerintahan Rempanga didukung oleh sejumlah dokumen administrasi pertanahan yang memuat tanda tangannya, terutama sejak 1972.
Dokumen tersebut menunjukkan peran Usman dalam penyelenggaraan administrasi desa, khususnya pengurusan tanah, pada masa ketika Rempanga mulai mengalami perkembangan wilayah dan permukiman.
Salah satu peristiwa penting pada periode itu ialah pelaksanaan program Transmigrasi Umum tahun 1972.
Sebagian wilayah yang ketika itu berada dalam cakupan pemerintahan Desa Rempanga menjadi lokasi penempatan transmigran. Kawasan tersebut kemudian berkembang menjadi permukiman yang kini dikenal sebagai Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong.
Kehadiran program transmigrasi membawa perubahan terhadap pemanfaatan wilayah, pembukaan lahan pertanian, dan perkembangan permukiman penduduk.
Meski demikian, tahun penempatan transmigran tidak dapat langsung dianggap sebagai tahun pembentukan Bukit Biru menjadi wilayah pemerintahan tersendiri. Proses perubahan status administratif kawasan tersebut masih memerlukan penelitian dokumen pemekaran dan penetapan wilayah.
SYAHLUL UKEL DAN JEJAK KEPALA KAMPUNG
Nama Syahlul Ukel muncul dalam arsip pertanahan Desa Rempanga sebagai salah seorang pejabat yang pernah memegang kepemimpinan pemerintahan kampung.

Dokumen pertanahan tahun 1974 mencantumkan nama Syahlul Ukel dengan kedudukan sebagai petinggi. Sementara itu, dokumen tahun 1985 juga memuat nama yang menurut penuturan para tokoh masyarakat merujuk pada orang yang sama.
Temuan tersebut memberikan petunjuk mengenai keterlibatan Syahlul Ukel dalam pemerintahan Rempanga pada dekade 1970-an hingga 1980-an.
Akan tetapi, dokumen yang tersedia belum cukup untuk memastikan apakah Syahlul Ukel memimpin secara terus-menerus sepanjang periode tersebut atau pernah mengalami pergantian jabatan.
Karena itu, masa kepemimpinannya masih memerlukan penelitian tambahan, terutama terhadap arsip pengangkatan dan dokumen pertanahan dari tahun-tahun di antaranya.
Nama Syahlul Ukel tetap dikenang masyarakat Rempanga. Namanya diabadikan sebagai salah satu nama jalan desa yang berada tidak jauh dari pusat perkantoran Pemerintah Desa Rempanga.
Penggunaan nama tersebut menjadi bagian dari penghormatan masyarakat terhadap tokoh yang memiliki peranan dalam sejarah pemerintahan desa.
ASMARAHADI ALI DAN PEMERINTAHAN HINGGA 1996

Setelah periode kepemimpinan yang dikaitkan dengan Syahlul Ukel, arsip pertanahan memperlihatkan nama Asmarahadi Ali sebagai kepala desa.
Berdasarkan rangkaian dokumen yang tersedia, Asmarahadi Ali tercatat menjalankan kepemimpinan setelah 1985 hingga sekitar 1996.
Periode tersebut merupakan bagian dari perkembangan pemerintahan desa ketika penyelenggaraan administrasi telah menggunakan struktur kepala desa sebagaimana dikenal dalam sistem pemerintahan nasional.
Pada masa itu, surat-surat tanah masih menjadi salah satu sumber penting untuk menelusuri nama pejabat dan kesinambungan pelayanan pemerintahan.
Namun, tanpa keputusan pengangkatan dan pemberhentian, tanggal pasti awal serta akhir masa jabatan Asmarahadi Ali pada periode tersebut belum dapat dipastikan sepenuhnya.
AMRAN DAN DINAMIKA PERTANAHAN DESA
Setelah Asmarahadi Ali, kepemimpinan Desa Rempanga dilanjutkan oleh Amran, yang menurut catatan sejarah desa menjabat hingga sekitar 1998.
Amran merupakan putra Mat Jasa, tokoh yang namanya tercatat sebagai Wakil Petinggi Kampung Rempanga dalam dokumen tahun 1963.
Masa kepemimpinan Amran menjadi salah satu periode yang diingat masyarakat karena munculnya persoalan pertanahan yang berkaitan dengan transaksi tanah seluas sekitar 50 hektare dengan PT Rio Rino Bersaudara.
Menurut penuturan sejumlah pelaku sejarah desa, persoalan tersebut menimbulkan keberatan dari warga dan berkaitan dengan berakhirnya kepemimpinan Amran.
Keterangan lisan menyebut adanya desakan masyarakat yang kemudian diikuti tindakan pemberhentian oleh pemerintah kabupaten.
Namun, hubungan antara sengketa atau transaksi tanah tersebut dan pemberhentian Amran belum dapat dipastikan tanpa pemeriksaan terhadap keputusan pemberhentian, dokumen transaksi tanah, serta arsip pengaduan atau hasil pemeriksaan pemerintah.
Karena itu, peristiwa tersebut perlu ditempatkan sebagai bagian dari kesaksian sejarah masyarakat yang masih memerlukan pembuktian administratif, bukan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum oleh pihak tertentu.
AWANG RUSLI DAN MASA PENJABAT KEPALA DESA
Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Amran, pemerintahan Desa Rempanga memasuki periode kepemimpinan sementara.

Pada 1999, Awang Rusli tercatat menjalankan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa Rempanga.
Kehadiran penjabat kepala desa merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tengah pergantian kepemimpinan.
Setelah periode Awang Rusli, jabatan kepala desa kembali dipegang Asmarahadi Ali.
Dengan demikian, Asmarahadi Ali merupakan salah seorang tokoh yang tercatat memimpin Rempanga dalam dua periode yang terpisah.
Kepemimpinan keduanya berlangsung hingga yang bersangkutan meninggal dunia pada 2002.
Peristiwa tersebut kembali menyebabkan perubahan kepemimpinan pemerintahan Desa Rempanga.
GATOT WINOTO. HS DAN DINAMIKA KEPERCAYAAN BPD
Setelah wafatnya Asmarahadi Ali pada 2002, kepemimpinan Desa Rempanga beralih kepada Gatot Winoto.
Berdasarkan keterangan para pelaku sejarah, Gatot Winoto merupakan kepala desa definitif yang dipilih melalui mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai pengaturan yang berlaku pada masa itu.

Namun, kepemimpinannya kemudian menghadapi persoalan hubungan kelembagaan dengan BPD.
Menurut penuturan pelaku sejarah, sekitar satu tahun setelah terpilih, Gatot Winoto menghadapi mosi tidak percaya yang berkaitan dengan persoalan pengelolaan keuangan desa.
Keterangan tersebut menyebut bahwa musyawarah BPD kemudian menjadi bagian dari proses yang mengakhiri masa kepemimpinannya. Saat itu, BPD berwenang memberhentikan Kepala Desa.
Meski demikian, keputusan resmi pemberhentian dan hasil pemeriksaan terkait persoalan keuangan tersebut belum tersedia dalam bahan penelitian ini. Karena itu, mosi tidak percaya tidak dapat dianggap sebagai bukti telah terjadi penyimpangan keuangan.
Catatan sejarah menempatkan Gatot Winoto dalam rentang pergantian pemerintahan 2002–2005, tetapi tanggal pengangkatan serta pemberhentiannya masih perlu dicocokkan agar selaras dengan keterangan mengenai lamanya ia menjabat.
Peristiwa tersebut memperlihatkan pentingnya hubungan antara kepala desa dan lembaga perwakilan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
ARBAEN DAN MASA TRANSISI PEMERINTAHAN
Setelah berakhirnya kepemimpinan Gatot Winoto, jabatan kepala desa dijalankan Arbaen yang sebelumnya merupakan Sekretaris Desa Rempanga.

Arbaen menjalankan tugas sebagai penjabat kepala desa hingga 2008. Periode tersebut menjadi masa transisi menuju pemilihan kepala desa berikutnya.
Sebagai penjabat, Arbaen memiliki tanggung jawab menjaga keberlangsungan administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, serta pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa sampai terpilihnya kepala desa definitif.
Berakhirnya masa penjabat tersebut kemudian membuka babak baru pemerintahan Rempanga melalui pemilihan kepala desa secara langsung.
SARPIDI ALI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA
Tahun 2008 menjadi babak baru dalam perjalanan pemerintahan Desa Rempanga. Melalui pemilihan kepala desa secara langsung, masyarakat memilih Sarpidi Ali sebagai kepala desa definitif.
Sarpidi Ali kemudian kembali memperoleh kepercayaan masyarakat dalam pemilihan kepala desa tahun 2013 untuk melanjutkan kepemimpinannya pada periode 2014–2019.
Dua periode kepemimpinan tersebut bertepatan dengan perkembangan otonomi daerah dan meningkatnya pembangunan infrastruktur di tingkat desa.
Pada masa pemerintahannya, Desa Rempanga mengalami penambahan sejumlah fasilitas umum dan aset tetap yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan maupun kegiatan masyarakat.
Salah satu perkembangan penting ialah pembangunan kompleks perkantoran pemerintahan desa di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Di kawasan tersebut dibangun Gedung Kantor Desa Rempanga, Gedung BPD dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta gerbang kompleks perkantoran desa. Pembangunan fasilitas tersebut menggunakan anggaran pemerintah daerah.
Kompleks tersebut kemudian berkembang menjadi pusat kegiatan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat Desa Rempanga.
Selain pembangunan yang dibiayai melalui anggaran pemerintah daerah, terdapat pula fasilitas umum yang dibangun dengan dukungan pembiayaan dari sumber lain.
Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) dan Gedung Forum Desa Rempanga, misalnya, dibangun menggunakan dana yang berasal dari royalti PT Mega Prima Persada (MPP) yang dikelola Forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu (FPMLK).
Keberadaan kedua bangunan tersebut menambah sarana kegiatan sosial dan pertemuan masyarakat di lingkungan pusat perkantoran desa.
Pembangunan fasilitas pendidikan juga menjadi bagian dari perkembangan desa pada periode ini. Pada 2016, Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rawa Indah dibangun di atas lahan milik desa yang berada di lingkungan Rukun Tetangga (RT) 001.
Bertambahnya sarana pemerintahan, fasilitas pertemuan, dan layanan pendidikan menjadi salah satu penanda perkembangan fisik Desa Rempanga sepanjang masa kepemimpinan Sarpidi Ali.
Namun, sejarah pembangunan tersebut juga perlu mencatat perbedaan asal-usul pembiayaan dan status kepemilikan aset. Tidak semua bangunan yang berada dalam kawasan pemerintahan desa serta-merta merupakan aset milik Pemerintah Desa Rempanga.
Pembedaan antara tanah dan bangunan milik pemerintah kabupaten, aset pemerintah desa, serta fasilitas yang dibangun melalui sumber pembiayaan pihak lain menjadi penting untuk menjaga ketepatan sejarah dan administrasi kekayaan desa.
BAMBANG SUMOYO DAN PERALIHAN KEPEMIMPINAN
Setelah berakhirnya masa jabatan Sarpidi Ali, pemerintahan Desa Rempanga kembali memasuki masa transisi. Hefnie, Kepala Seksi Pemerintahan saat itu, sempat ditunjuk menjadi Pelaksana Harian, sebelum akhirnya Bupati menunjuk Bambang Sumoyo menjadi Penjabat Kepala Desa.
Bambang Sumoyo menjabat kurang dari setahun, sambil menunggu proses pemilihan kepala desa definitif. Masa kepemimpinan sementara tersebut menjadi penghubung antara pemerintahan Sarpidi Ali dan kepemimpinan berikutnya yang terbentuk melalui pemilihan kepala desa pada 2019.
Penunjukan penjabat kepala desa diperlukan untuk menjamin kesinambungan pelayanan publik dan pelaksanaan administrasi pemerintahan selama belum terdapat kepala desa definitif hasil pemilihan.
NORSARI DAN TANTANGAN PANDEMI
Pemilihan Kepala Desa Rempanga pada 2019 menghasilkan Norsari sebagai kepala desa terpilih dan dilantik pada 6 Desember 2019. Kepemimpinannya dimulai ketika pembangunan desa segera dihadapkan pada tantangan besar akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang meluas di Indonesia sejak 2020.

Pandemi menyebabkan pemerintah pusat hingga pemerintah desa menyesuaikan kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan. Sebagian sumber daya pemerintahan diarahkan untuk penanganan keadaan darurat kesehatan, perlindungan sosial, serta pemulihan ekonomi masyarakat.
Kondisi tersebut turut membatasi keleluasaan pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Rempanga pada masa awal kepemimpinan Norsari. Memasuki periode pemulihan, pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan masyarakat mulai dilanjutkan.
Sejumlah bangunan yang tercatat dalam perkembangan fisik desa pada periode ini antara lain Gedung Arsip yang dibangun pada 2022, Gedung Posyandu Harapan Bangsa dan Posyandu Tunas Bangsa pada 2023, serta Gedung Pos Terpadu yang pembangunannya dilaksanakan secara bertahap sepanjang 2021–2023.
Pembangunan fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sarana pelayanan administrasi pemerintahan dan kebutuhan masyarakat. Selain pembangunan fisik, pada masa kepemimpinan Norsari muncul sejumlah inisiatif pengembangan potensi wilayah.
Salah satunya ialah pengembangan pariwisata desa berbasis kegiatan susur sungai yang mulai dirintis pada 2021. Inisiatif tersebut memanfaatkan potensi lingkungan perairan dan bentang alam sebagai bagian dari pengembangan kegiatan ekonomi lokal.
Pada 2022, muncul pula pengembangan gagasan bank tanah desa sebagai bagian dari upaya menata dan mengoptimalkan potensi pertanahan.
Gagasan tersebut memiliki keterkaitan dengan kebutuhan pengelolaan tanah bagi kepentingan pembangunan dan pengembangan wilayah. Meski demikian, istilah bank tanah desa perlu dibedakan dari Badan Bank Tanah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional. Status kelembagaan, kepemilikan tanah, dan pelaksanaan program di tingkat desa harus ditelusuri berdasarkan dokumen yang tersedia.
MENJAGA JEJAK PARA PEMIMPIN DESA
Perjalanan pemerintahan Desa Rempanga dari masa ke masa menunjukkan bahwa sejarah desa tidak hanya dibentuk melalui pembangunan gedung, pergantian pejabat, dan penyelenggaraan pelayanan masyarakat.
Di dalamnya terdapat perubahan sistem pemerintahan, dinamika hubungan antara pemimpin dan masyarakat, persoalan pengelolaan tanah, serta perkembangan kewenangan pemerintahan desa.
Pada masa awal, nama pejabat pemerintahan dapat ditelusuri melalui dokumen pertanahan yang dibuat ketika Rempanga masih berada di bawah Kampung Loa Kulu.
Setelah memasuki dekade 1960-an, mulai ditemukan bukti keberadaan perangkat pemerintahan Kampung Rempanga sendiri. Sementara itu, kesaksian para tokoh masyarakat menempatkan Usman sebagai kepala kampung pertama yang memimpin secara definitif.
Perjalanan berikutnya mencatat berbagai tokoh dengan latar kepemimpinan dan tantangan yang berbeda-beda. Ada yang menghadapi persoalan pertanahan, ada yang menjalankan pemerintahan dalam masa transisi, dan ada pula yang memimpin ketika pembangunan infrastruktur serta tata kelola desa mengalami perubahan.
Keseluruhan perjalanan tersebut merupakan bagian dari sejarah kelembagaan yang perlu didokumentasikan secara berimbang.
Arsip pertanahan dapat membantu mengidentifikasi nama dan jabatan pejabat masa lalu. Kesaksian masyarakat melengkapi peristiwa yang tidak tercatat dalam dokumen. Sementara itu, keputusan pengangkatan dan pemberhentian memberikan kepastian administratif mengenai masa jabatan serta kedudukan seorang kepala desa.
Dengan memadukan ketiga jenis sumber tersebut, sejarah kepemimpinan Desa Rempanga dapat terus disempurnakan, tanpa mengabaikan perbedaan antara fakta yang telah dibuktikan dan keterangan yang masih memerlukan penelitian.
Sebab, mengenang para kepala desa bukan sekadar menyusun daftar nama dan masa jabatan. Lebih dari itu, sejarah kepemimpinan menjadi cara untuk memahami bagaimana Desa Rempanga tumbuh dari sebuah dusun dalam pemerintahan kampung pada masa swapraja menjadi desa yang menjalankan pemerintahan sendiri.
Setiap pemimpin meninggalkan bagian dari perjalanan tersebut. Ada yang dikenang melalui surat tanah, ada yang namanya diabadikan sebagai jalan, dan ada pula yang meninggalkan bangunan serta fasilitas pelayanan yang masih dimanfaatkan masyarakat.
LINI MASA PEMIMPIN DESA REMPANGA DARI MASA KE MASA
| No. | Sebutan Jabatan | Nama | Masa Jabatan | Dasar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petinggi Kampung Loa Kulu | Muhammad Katung (Panglima Djaya) | Sebelum 1960 | Perkiraan; arsip pertanahan tahun 1949, 1957, dan 1959. |
| 2 | Wakil Petinggi Kampung Rempanga | Mat Jasa | Tercatat 1963 | Perkiraan; dokumen pertanahan tahun 1963. |
| 3 | Kepala Kampung Rempanga | Usman | Sekitar 1970–1974 | Perkiraan berdasarkan kesaksian tokoh masyarakat dan arsip pertanahan tahun 1972. |
| 4 | Petinggi/Kepala Kampung | Syahlul Ukel | Sekitar 1974–1985 | Penelitian surat tanah tahun 1974 dan 1985 serta dokumen pendukung. |
| 5 | Kepala Desa | Asmarahadi Ali | Sekitar 1985–1996 | Penelitian surat tanah dan dokumen administrasi pemerintahan. |
| 6 | Kepala Desa | Amran | Sekitar 1996–1998 | Penelitian surat tanah dan dokumen pemerintahan. |
| 7 | Penjabat Kepala Desa | Awang Rusli | Sekitar 1999 | Penelitian dokumen administrasi pemerintahan. |
| 8 | Kepala Desa | Asmarahadi Ali | Sekitar 1999–2002 | Penelitian surat tanah dan dokumen pemerintahan. |
| 9 | Kepala Desa | Gatot Winoto | Setelah 2002, sebelum 2005 | Penelitian dokumen pemerintahan dan keterangan musyawarah BPD. |
| 10 | Penjabat Kepala Desa | Arbaen | Sekitar 2005–2008 | Penelitian surat tanah dan dokumen administrasi pemerintahan. |
| 11 | Kepala Desa | Sarpidi Ali | 2008–2013 | SK Bupati Kutai Kartanegara, periode pertama. |
| 12 | Kepala Desa | Sarpidi Ali | 2013–2019 | SK Bupati Kutai Kartanegara, periode kedua. |
| 13 | Penjabat Kepala Desa | Bambang Sumoyo | 2019 | Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 521/SK-BUP/HK/2019. |
| 14 | Kepala Desa | Norsari | 2019–2025 (SK awal) | Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 631/SK-BUP/HK/2019. |
| 15 | Kepala Desa | Norsari | 2019–2027 (perpanjangan) | Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 392/SK-BUP/HK/2024 |
Sumber: Diolah dari penelitian arsip pertanahan, dokumen administrasi pemerintahan, kesaksian tokoh masyarakat, dan keputusan Bupati Kutai Kartanegara.
Catatan: Tahun dengan keterangan “sekitar” merupakan perkiraan. Muhammad Katung merupakan Petinggi Kampung Loa Kulu ketika Rempanga masih berstatus dusun. Mat Jasa tercatat sebagai Wakil Petinggi Kampung Rempanga. Masa jabatan Norsari yang diperpanjang hingga 2027 masih memerlukan verifikasi keputusan administratif.
Penulis: Tim Redaksi
Desa Rempanga Situs Resmi Pemerintah Desa Rempanga