Aset RT Bukan Milik Ketua RT

Pergantian pengurus Rukun Tetangga (RT) seharusnya diikuti penyerahan seluruh barang inventaris yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Persoalan muncul ketika barang hasil pengadaan menggunakan uang negara tetap dikuasai mantan pengurus. Pengalaman pelaksanaan Program Kukar Idaman patut menjadi pelajaran agar Program RT-Ku Terbaik yang dimulai pada 2026 tidak menghadapi persoalan serupa.

PERGANTIAN kepengurusan Rukun Tetangga (RT) seharusnya tidak menimbulkan persoalan mengenai penguasaan barang inventaris yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ketika masa jabatan seorang ketua RT berakhir, seluruh perlengkapan yang dipercayakan kepadanya semestinya tetap tersedia untuk mendukung kegiatan pengurus berikutnya. Sayangnya, persoalan yang tampak sederhana ini dapat menjadi masalah serius dalam tata kelola kelembagaan masyarakat.

Dalam pelaksanaan Program Kukar Idaman di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), terdapat persoalan yang perlu mendapat perhatian, yakni penguasaan barang hasil pengadaan program oleh mantan ketua RT setelah terjadi pergantian kepengurusan.

Barang-barang yang semula dibelanjakan menggunakan anggaran desa untuk mendukung kegiatan RT terkadang masih disimpan atau dikuasai oleh pengurus lama. Akibatnya, pengurus baru berpotensi mengalami kesulitan menggunakan perlengkapan yang sebenarnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.

Persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai keberadaan barang, melainkan juga menyangkut pemahaman tentang kepemilikan, kewenangan pengelolaan, tanggung jawab administrasi, dan keberlanjutan pelayanan masyarakat.

Terlebih, sejak 2026 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mulai melaksanakan Program Rukun Tetangga-Ku Terbaik atau RT-Ku Terbaik, yang memiliki mekanisme pembiayaan berbeda dengan program pembangunan berbasis RT sebelumnya.

Perubahan mekanisme tersebut harus diikuti penguatan sistem pengawasan dan pengelolaan barang agar anggaran publik yang digunakan untuk kepentingan lingkungan tidak berakhir menjadi sarana penguasaan pribadi.

Barang inventaris merupakan salah satu sarana penting untuk mendukung kegiatan kelembagaan RT. Keberadaannya diperlukan dalam penyelenggaraan administrasi, pelayanan masyarakat, kegiatan sosial, maupun aktivitas pembangunan lingkungan.

Peralatan seperti meja, kursi, lemari, komputer, printer, perangkat pengeras suara, tenda, dan perlengkapan kegiatan masyarakat merupakan contoh barang yang dapat dibutuhkan pengurus RT sesuai program dan ketentuan pengadaannya.

Masalah muncul apabila barang yang diperoleh melalui pembiayaan pemerintah ditempatkan di rumah ketua RT tanpa pencatatan dan pengaturan penggunaan yang jelas.

Pada awalnya, penyimpanan barang di rumah pengurus mungkin dilakukan karena RT tidak memiliki sekretariat atau tempat penyimpanan tersendiri. Keadaan demikian dapat dipahami sebagai kebutuhan praktis.

Namun, penggunaan rumah pribadi sebagai tempat penyimpanan tidak boleh mengubah status dan peruntukan barang tersebut.

Barang yang dipercayakan kepada seorang ketua RT untuk mendukung kegiatan kelembagaan bukan berarti menjadi milik pribadinya. Ketua RT hanya menjalankan fungsi pengelolaan sesuai kewenangan yang diberikan.

Ketika masa kepengurusan berakhir, penguasaan dan tanggung jawab penggunaan barang harus dialihkan melalui mekanisme serah terima kepada pihak yang berwenang atau pengurus baru sesuai ketentuan.

Tanpa mekanisme tersebut, pergantian kepengurusan berpotensi menimbulkan perselisihan, ketidakjelasan inventaris, bahkan kehilangan barang yang dibiayai menggunakan uang publik.

Lebih jauh, apabila pengurus baru harus kembali mengusulkan pembelian barang yang sebenarnya telah tersedia tetapi tidak dapat digunakan, keadaan tersebut dapat menyebabkan pemborosan anggaran.

Persoalan inventaris RT harus ditempatkan dalam kerangka hukum pengelolaan keuangan dan aset pemerintahan.

RT merupakan salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Sebagai lembaga kemasyarakatan, RT memiliki fungsi membantu pelayanan pemerintahan dan kegiatan kemasyarakatan. Namun, kedudukannya tidak dapat disamakan dengan pemerintah desa sebagai entitas pemerintahan yang mengelola keuangan dan kekayaan desa.

Dalam pelaksanaan Program Kukar Idaman sebelumnya, pembiayaan pembangunan berbasis RT disalurkan melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (BKKD).

Mekanisme tersebut antara lain diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa, yang mengatur dukungan program pembangunan berbasis RT sebesar Rp50 juta dan kewajiban pemerintah desa penerima bantuan mencantumkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Konsekuensinya, barang yang diperoleh melalui belanja APB Desa harus ditelusuri statusnya berdasarkan dokumen pengadaan, pencatatan aset, dan ketentuan pemanfaatannya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024, mengatur pengelolaan aset desa, termasuk inventarisasi, penggunaan, pengamanan, dan pelaporannya.

Apabila barang hasil pengadaan telah menjadi aset desa, maka kepemilikannya berada pada desa. Penyerahan barang kepada pengurus RT untuk digunakan tidak otomatis mengalihkan hak kepemilikannya.

Dengan demikian, istilah aset RT sebaiknya dipahami sebagai barang inventaris yang diperuntukkan bagi kegiatan kelembagaan RT, sedangkan status kepemilikan hukumnya harus mengikuti sumber perolehan dan dokumen yang sah.

Perbedaan tersebut penting agar tidak timbul anggapan bahwa barang yang diserahkan kepada ketua RT dapat dimiliki secara pribadi, ataupun bahwa setiap barang yang digunakan RT otomatis menjadi aset desa tanpa terlebih dahulu memeriksa status hukumnya.

Prinsip dasarnya jelas: barang yang dibeli untuk kepentingan kelembagaan dan masyarakat tidak boleh dikuasai sebagai milik pribadi hanya karena seseorang pernah menjabat sebagai ketua RT.

Salah satu kelemahan tata kelola RT yang perlu diperbaiki adalah belum tertibnya mekanisme serah terima inventaris ketika terjadi pergantian pengurus.

Dalam praktik kelembagaan, proses pergantian kepengurusan sering lebih menekankan penetapan ketua dan pengurus baru, sedangkan penyerahan dokumen, perlengkapan, dan barang inventaris belum tentu memperoleh perhatian yang sama.

Padahal, keberlanjutan kegiatan RT membutuhkan kesinambungan administrasi dan penguasaan barang yang digunakan untuk pelayanan masyarakat.

Setiap pergantian kepengurusan seharusnya diikuti penyusunan berita acara serah terima yang memuat daftar inventaris, jumlah barang, kondisi fisik, lokasi penyimpanan, dan pihak yang menerima tanggung jawab pengelolaan.

Pemerintah desa dapat memfasilitasi pemeriksaan tersebut, terutama terhadap barang yang diperoleh melalui APB Desa dan tercatat sebagai aset desa.

Dalam prosesnya, pengurus RT lama perlu diberikan kesempatan menjelaskan keberadaan barang, termasuk apabila terdapat barang yang rusak, hilang, atau telah digunakan sesuai ketentuan.

Serah terima tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif. Pemeriksaan fisik harus dilakukan agar daftar inventaris benar-benar sesuai dengan kondisi barang yang tersedia.

Apabila ditemukan barang yang masih dikuasai mantan pengurus, pemerintah desa perlu terlebih dahulu memastikan dasar kepemilikannya dan meminta pengembalian atau penyerahan pengelolaan melalui mekanisme yang sah.

Langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk menyudutkan mantan ketua RT, melainkan untuk menjaga keberlanjutan kegiatan kelembagaan dan melindungi barang yang diperoleh menggunakan anggaran publik.

Persoalan penguasaan inventaris RT menjadi semakin relevan dengan pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik yang mulai berjalan pada 2026.

Program ini diatur melalui Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2026 tentang Program Rukun Tetangga-Ku Terbaik.

Berbeda dengan program pembangunan berbasis RT sebelumnya yang menggunakan mekanisme BKKD dan dicantumkan dalam APB Desa, pembiayaan RT-Ku Terbaik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui perangkat daerah dan/atau kecamatan sesuai kewenangannya.

Pasal 7 peraturan tersebut mengatur besaran bantuan minimal Rp150 juta per RT per tahun bagi penerima program, dengan kemungkinan penyesuaian berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Sementara itu, Pasal 14 mengatur bahwa pendanaan program dilaksanakan melalui belanja barang dan jasa dalam APBD, dengan mekanisme penyaluran atau pembayaran yang dilaksanakan perangkat daerah dan/atau kecamatan. RT dapat dilibatkan sebagai pelaksana teknis kegiatan berdasarkan dokumen yang sah dan ketentuan teknis yang berlaku.

Dengan demikian, perbedaan mekanisme pembiayaan tidak boleh ditafsirkan bahwa dana atau barang hasil kegiatan secara otomatis menjadi milik pribadi pengurus RT.

Justru, ketika RT memiliki keterlibatan yang lebih besar dalam pelaksanaan kegiatan, diperlukan pengaturan yang semakin jelas mengenai pencatatan, penggunaan, pemeliharaan, dan pertanggungjawaban barang hasil pengadaan.

Sebagian kegiatan program mungkin menghasilkan barang yang dapat digunakan berulang kali. Apabila tidak terdapat sistem inventaris dan penetapan penanggung jawab yang jelas, barang tersebut berpotensi tetap berada dalam penguasaan individu meskipun masa kepengurusannya telah berakhir.

Risiko lainnya adalah munculnya ketidakjelasan apakah barang yang diadakan merupakan barang milik daerah, barang yang secara sah diserahkan kepada pemerintah desa, atau barang yang disalurkan kepada pihak penerima sesuai ketentuan program.

Status tersebut tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan siapa yang membeli, menerima, atau menyimpan barang.

Pemerintah daerah perlu memastikan setiap pengadaan memiliki kejelasan mengenai status kepemilikan dan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaannya.

Pembiayaan kegiatan RT pada dasarnya merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Karena itu, seluruh hasil kegiatan harus memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai tujuan program.

Ketika barang yang diperoleh menggunakan anggaran publik tidak lagi dapat dimanfaatkan akibat pergantian pengurus, tujuan pembiayaan tersebut menjadi terhambat.

Persoalan ini juga dapat memunculkan masalah akuntabilitas apabila barang telah dicatat sebagai hasil kegiatan, tetapi keberadaan dan penggunaannya tidak dapat dipastikan.

Dalam konteks tersebut, penting membedakan antara kesalahan administrasi, kelalaian pengelolaan, dan dugaan penyalahgunaan barang.

Tidak semua barang yang masih disimpan mantan ketua RT serta-merta dapat dinyatakan sebagai barang yang digelapkan. Bisa saja terdapat persoalan dokumentasi, tidak tersedianya tempat penyimpanan, atau belum dilakukannya serah terima secara resmi.

Namun, apabila setelah status hukum dan kewajiban penyerahannya dipastikan terdapat penolakan mengembalikan barang tanpa dasar yang sah, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

Pengawasan harus dilakukan secara objektif berdasarkan dokumen dan bukti, bukan semata-mata prasangka terhadap pengurus lama.

Yang harus dijaga adalah prinsip bahwa jabatan kepengurusan RT tidak memberikan hak pribadi atas barang yang diperoleh untuk kepentingan masyarakat.

Pemerintah desa sebaiknya tidak menunggu timbulnya perselisihan untuk mulai menertibkan inventaris RT.

Langkah awal dapat dilakukan melalui pendataan seluruh barang hasil pengadaan Program Kukar Idaman yang selama ini digunakan pada tingkat RT.

Pendataan perlu mencakup jenis barang, tahun pengadaan, sumber anggaran, nilai perolehan, status kepemilikan, kondisi fisik, lokasi penyimpanan, serta pihak yang bertanggung jawab.

Hasil pendataan kemudian dicocokkan dengan dokumen APB Desa, laporan realisasi kegiatan, bukti pengadaan, dan buku inventaris aset desa.

Barang yang telah tercatat sebagai aset desa harus dikelola mengikuti ketentuan pengelolaan aset desa. Adapun barang yang memiliki status kepemilikan berbeda perlu ditelusuri berdasarkan dokumen perolehannya.

Bagi barang yang masih berada di tangan mantan pengurus, pemerintah desa dapat memfasilitasi klarifikasi dan penyerahan kepada pengelola yang berwenang.

Selanjutnya, pemerintah desa dapat menetapkan mekanisme penggunaan inventaris RT agar penanggung jawabnya selalu jelas ketika terjadi pergantian kepengurusan.

Langkah ini sebaiknya juga menjadi perhatian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa, khususnya mengenai pengelolaan aset desa.

Sementara itu, masyarakat dapat dilibatkan dalam pengawasan secara proporsional melalui penyediaan informasi inventaris yang memang terbuka untuk diketahui publik.

Dengan cara demikian, pengelolaan barang tidak lagi bergantung pada hubungan pribadi antara ketua RT lama dan ketua RT baru.

Pemerintah Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, melaksanakan serah terima sembilan unit sepeda motor operasional Rukun Tetangga (RT) hasil pengadaan melalui Program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) berbasis RT pada Desember 2022. Kesembilan kendaraan tersebut merupakan aset milik Pemerintah Desa Rempanga yang diperuntukkan bagi operasional kelembagaan RT, bukan menjadi hak milik pribadi ketua maupun pengurus RT. Oleh karena itu, setiap pergantian kepengurusan RT harus diikuti serah terima kendaraan kepada pengurus baru melalui mekanisme pengelolaan aset desa yang berlaku, sehingga pemanfaatannya tetap berkelanjutan untuk kepentingan pelayanan masyarakat.

Pelaksanaan RT-Ku Terbaik memerlukan dukungan petunjuk teknis yang rinci, termasuk mengenai perlakuan terhadap barang yang dihasilkan melalui pembiayaan program.

Petunjuk teknis sebaiknya mengatur mekanisme pencatatan barang, penetapan status kepemilikan, penanggung jawab penggunaan, pemeliharaan, pemeriksaan fisik, dan serah terima ketika pengurus RT berganti.

Pengaturan tersebut penting karena RT bukan organisasi yang terpisah dari sistem pemerintahan desa atau kelurahan dalam menjalankan fungsi kemasyarakatannya.

Keterlibatan RT dalam melaksanakan program tidak boleh menimbulkan kekosongan pengawasan terhadap hasil pengadaan.

Pemerintah kabupaten, kecamatan, serta pemerintah desa atau kelurahan perlu memiliki informasi yang selaras mengenai barang hasil kegiatan, terutama barang inventaris yang dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Penguatan administrasi ini juga dapat dikembangkan melalui sistem pencatatan digital agar setiap barang memiliki identitas, sumber pembiayaan, lokasi penyimpanan, dan riwayat penanggung jawab yang dapat ditelusuri.

Apabila mekanisme tersebut diterapkan sejak awal, pergantian ketua RT tidak lagi menjadi persoalan dalam menentukan siapa yang berhak menggunakan inventaris.

Kepengurusan boleh berganti, tetapi barang yang diperuntukkan bagi masyarakat harus tetap tersedia sesuai status dan tujuan penggunaannya.

Ketua RT merupakan pemegang amanah masyarakat dalam menjalankan fungsi pelayanan, pemberdayaan, dan kegiatan kemasyarakatan.

Amanah tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan selama menjabat, tetapi juga menyangkut tanggung jawab menjaga kelengkapan administrasi dan barang yang dipercayakan kepadanya.

Pergantian pengurus seharusnya berlangsung secara tertib, termasuk melalui penyerahan dokumen dan inventaris yang diperlukan untuk melanjutkan kegiatan RT.

Ketua RT lama patut memperoleh penghargaan atas pengabdiannya. Namun, penghargaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mempertahankan penguasaan pribadi terhadap barang inventaris yang secara hukum bukan miliknya.

Sebaliknya, pengurus baru juga memiliki kewajiban menjaga, merawat, dan menggunakan barang sesuai peruntukannya.

Dalam konteks Program RT-Ku Terbaik, penguatan tata kelola barang harus ditempatkan sebagai bagian dari keberhasilan program, bukan sekadar urusan administratif tambahan.

Besarnya anggaran tidak akan sepenuhnya memberikan manfaat apabila hasil pengadaannya tidak dapat digunakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Karena itu, pemerintah kabupaten perlu memastikan adanya pengawasan dan mekanisme serah terima yang jelas. Pemerintah desa harus menertibkan inventaris yang bersumber dari APB Desa, sedangkan pengurus RT harus memahami batas antara tanggung jawab pengelolaan dan hak kepemilikan.

Aset yang dibeli dengan uang publik harus dijaga untuk kepentingan publik. Ketua RT boleh berganti, kepengurusan boleh berakhir, tetapi inventaris yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak boleh ikut berpindah menjadi milik pribadi. Sebab, jabatan hanyalah amanah sementara, sedangkan manfaat barang yang diadakan melalui anggaran pemerintah semestinya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan. []

Penulis: Naning Restiyawati, S.E.

Periksa juga

PKK Produktif, Keluarga Mandiri

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tidak cukup hanya aktif dalam kegiatan pertemuan, pembinaan, dan kegiatan sosial. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

© Copyright 2022 Pemerintah Desa Rempanga