Desa Rempanga Situs Resmi Pemerintah Desa Rempanga
REMPANGA – Pemerintah Desa Rempanga memfasilitasi mediasi permasalahan usaha peternakan ayam di wilayah RT 006 Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah adanya permohonan warga terkait dugaan dampak lingkungan berupa bau kotoran ayam, kerumunan lalat, serta kelayakan dan jarak kandang dari permukiman.
Permohonan tersebut disampaikan warga sekitar kandang ayam milik Sumadi, yang dikenal dengan sebutan Pak Tomat. Dalam surat permohonan, warga meminta Kepala Desa Rempanga melakukan peninjauan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dan mengambil langkah penyelesaian atas dampak yang dirasakan masyarakat sekitar kandang.
Mediasi dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Desa Rempanga pada Rabu (16/9/2026), mulai pukul 10.00 Wita sampai selesai. Kegiatan dipimpin Kepala Desa Rempanga Norsari dan dihadiri unsur Pemerintah Desa Rempanga, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rempanga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Ketua RT 006, Bhabinkamtibmas, Babinsa, paralegal, pemilik usaha peternakan ayam, serta warga yang menyampaikan keluhan.
Dalam mediasi, Norsari menyampaikan bahwa pertemuan tersebut digelar untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan antara masyarakat dan pemilik usaha peternakan ayam. Penyelesaian diharapkan dilakukan melalui musyawarah dengan memperhatikan kepentingan warga sekaligus keberlangsungan usaha.
Ketua BPD Rempanga Sulistiadi menegaskan bahwa penyelesaian persoalan harus dilakukan secara adil dan proporsional. Menurutnya, usaha peternakan dapat tetap berjalan sepanjang pengelolaannya tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar.
Sejumlah warga menyampaikan keluhan dalam forum tersebut. Alfiansyah menyampaikan adanya bau tidak sedap serta posisi blower atau kipas pembuangan udara yang dinilai terlalu dekat dan mengarah ke permukiman. Ia menegaskan warga tidak bermaksud menghentikan usaha peternakan, tetapi meminta perbaikan agar tidak menimbulkan gangguan lingkungan.
Suci Priandini menyampaikan keluhan terkait bau dan meningkatnya jumlah lalat di sekitar rumahnya. Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas harian, terutama karena ia memiliki kegiatan usaha makanan. Sementara itu, Diah Sapto Rini meminta agar penanganan ayam mati tidak dilakukan dengan cara dibakar karena asap dan bau yang ditimbulkan pernah mengganggu warga sekitar.
Dalam forum yang sama, para pemilik usaha peternakan ayam memberikan penjelasan. Aswatinur menyatakan kesediaannya melakukan perbaikan pengelolaan. Sopian Nur menyampaikan pembersihan kotoran ayam dilakukan dua kali sehari, sedangkan ayam mati ditangani dengan cara dikubur. Sumadi menyampaikan telah beberapa kali melakukan perbaikan kandang, sementara Akhmad Yani menjelaskan peternakan ayam berpotensi menimbulkan bau dan lalat sehingga perlu dilakukan pengelolaan untuk mengurangi dampaknya.
Selain mediasi, DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara juga melakukan verifikasi pengaduan pada hari yang sama. Tim DLHK terdiri atas Hamidah, Taufikurrahman, Anto, dan Mohd. Yusuf. Dalam berita acara verifikasi, pokok pengaduan yang diperiksa berkaitan dengan gangguan kebauan dan pencemaran lalat di rumah warga RT 006 Desa Rempanga yang diduga bersumber dari aktivitas peternakan ayam warga.
Berita acara verifikasi DLHK mencatat sejumlah usaha peternakan ayam di Desa Rempanga. Usaha milik Sumadi tercatat berupa ayam ras pedaging sebanyak 12.000 ekor, mulai beroperasi pada 2024, menggunakan kandang semi permanen berukuran 10 meter x 70 meter dan memiliki blower. Usaha tersebut tercatat memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) ayam ras pedaging, serta Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Dalam dokumen yang sama, usaha milik Akhmad Yani tercatat memiliki dua kandang ayam ras pedaging, masing-masing berjumlah 14.000 ekor dan 13.000 ekor. Usaha milik Aswatinur tercatat berupa ayam petelur sebanyak 800 ekor, sedangkan usaha milik Sopian Nur berupa ayam petelur sebanyak 2.016 ekor. Beberapa usaha dalam berita acara tersebut dicatat belum memiliki perizinan.
DLHK juga mencatat keluhan warga dalam verifikasi lapangan. Alfiansyah menyampaikan jarak kandang milik Sumadi sekitar 40 meter dari rumah warga dan menimbulkan bau serta lalat. Suci Priandini menyampaikan rumahnya berjarak sekitar 20 meter dari kandang milik Sumadi, Sopian Nur, dan Aswatinur, serta mengeluhkan bau dan lalat yang mengganggu aktivitas harian. Diah Sapto Rini menyampaikan keluhan serupa dengan perkiraan jarak rumah sekitar 30 meter dari kandang.
Perwakilan DLHK, Hamidah, menjelaskan bahwa setiap pemilik usaha wajib melakukan pengelolaan lingkungan agar kegiatan peternakan tidak menimbulkan pencemaran atau gangguan terhadap masyarakat. DLHK meminta para pemilik kandang melengkapi dan menyerahkan dokumen perizinan serta dokumen lingkungan melalui Kepala Desa Rempanga sebagai bahan koordinasi dan pembinaan.
Hasil mediasi menyepakati bahwa usaha peternakan ayam tidak serta-merta dihentikan, tetapi perlu dilakukan pembenahan dan peningkatan pengelolaan lingkungan. Pemilik usaha wajib mengendalikan bau, lalat, limbah, kotoran ayam, bangkai ayam, serta potensi dampak lingkungan lainnya.
Selain itu, pemilik kandang diminta mengevaluasi posisi dan arah blower, menata penempatan pakan serta sarana pendukung peternakan, melengkapi dokumen perizinan dan lingkungan, serta mengikuti tindak lanjut bersama DLHK. Pemerintah Desa Rempanga bersama BPD, Ketua RT, DLHK, dan unsur terkait akan memantau pelaksanaan hasil mediasi tersebut.
Mediasi ditutup dengan kesepahaman bahwa penyelesaian permasalahan usaha peternakan ayam di Desa Rempanga dilakukan secara musyawarah, bertahap, dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan ketentuan pengelolaan lingkungan serta kepentingan masyarakat sekitar.
Penulis : Dewi Febriyani K. S.Psi.
